Pengadilan Tinggi
Pukul : 08:18:09 , Selamat Pagi !!
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN VISI
"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG"
MISI
- Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Banten
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Banten
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA KE-75 TAHUN Senin, 17 Agustus 2020 "Indonesia Maju" Lebih lanjut
Sidang Luar Biasa Pengadilan Tinggi Banten (Selasa, 23 Juni 2020) Pelantikan, Pengambilan Sumpah dan Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten. Lebih lanjut
Pengadilan Tinggi Banten Hubungi kami di:
Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Kota Serang, Banten 42126.
Telp. (0254) 250002, Fax. (0254) 250001
Email: humas@pt-banten.go.id
Lebih lanjut

 

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons



Lebih lanjut

Agenda

Video Gugatan Sederhana

Video Company Profile



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut