PENDAMPINGAN DAN EVALUASI PMPZI OLEH BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG RI
WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN MENGHADIRI UNDANGAN KUNJUNGAN KERJA KOMITE I DPD RI
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN MEMBERIKAN KULTUM DIMUSHOLA AL-MUTTAQIN PENGADILAN TINGGI BANTEN
BRIEFING PETUGAS PTSP
APEL SENIN PAGI TANGGAL 27 MARET 2023
Lebih lanjut
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGUMUMAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA PADA MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
PENGUMUMAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIX TAHUN 2023 YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI
SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PANITERA PENGGANTI KAMAR PIDANA DAN PERDATA PADA KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG RI TAHUN 2023
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XIX
Lebih lanjut
Gelombang On Line Dalam Perkembangan Hukum
Ketua Mahkamah Agung Memerintahkan Badan Pengawasan Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pungli Seleksi Calon Hakim
Tidak dapat dibina dIbinasakan atau tidak dapat diperbaiki diamputasi
Lebih lanjut
MAKLUMAT PELAYANAN PT BANTEN
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
APLIKASI PENGADILAN TINGGI BANTEN
MOTTO PENGADILAN TINGGI BANTEN
