Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Tinggi Banten
Rapat Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas Pengadilan Tinggi Banten
RAPAT RUTIN BULAN FEBRUARI 2020 PENGADILAN TINGGI BANTEN
Laporan Harta Kekayaan PN / WL ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banten
PERPISAHAN HAKIM DAN PEGAWAI PENGADILAN TINGGI BANTEN
Lebih lanjut
Hasil Fit and Proper Test Tenaga Teknis Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi Banten
Penerimaan Calon Hakim AD HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap XIII Tahun 2020
Penerimaan Calon Hakim AD HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Tahap XII
Pengumuman Pendafataran Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Masa Jabatan 2019-2023
Tim Satuan Tugas SIPP Pengadilan Tinggi Banten
Lebih lanjut
Gelombang On Line Dalam Perkembangan Hukum
Ketua Mahkamah Agung Memerintahkan Badan Pengawasan Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pungli Seleksi Calon Hakim
Tidak dapat dibina dIbinasakan atau tidak dapat diperbaiki diamputasi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
