Dilema Zone Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani antara Substantif dan Formalitasnya

Oleh :  Dr. Suharjono

(Ketua Pengadilan Tinggi Banten)

    Suatu upaya sebagai suatu beleid atau kebijakan yang dikembangkan dalam kurun yang lama dalam membangun integritas telah dilakukan. Namun proses yang panjang pun bukan berarti akan begitu mudah menggapai suatu harapan yang berupa satu kata yakni integritas.  Hal ini bisa dimengerti mengingat membangun sesuatu yang bersifat immateriil bukan sesuatu yang mudah, bahkan membangun sesuatu yang bersifat demikian lebih sulit dari membangun sesuatu yang bersifat materiil atau phisik.

    Proses dan pendekatan yang bersifat ilmiah dan filsafat pun perlu dilakulan, agar pembangunan integritas yang lebih bersifat berawal atau bersumber pada perubahan pola pikir dan perubahan budaya kerja dapat diwujudkan. Pembangunan perubahan pola pikir dan budaya kerja manusia itu pun bukan suatu soal yang mudah, meski sebenarnya banyak variabel pendukung upaya pembangunan integritas telah dilakukan dan berjalan secara berkesinambungan.

     Dalam  pembangunan zone integritas telah dikembangkan secara metodis, ilmiah, filsafat dan pendekatan manajemen. Hal ini dapat dilihat pada kriteria dan patokan pengembangan berdasar area2 pada zone integritas yang meliputi 6 area yang berupa : 1.manajemen perubahan, 2.penataan tata laksana, 3.penataan sistim manajemen SDM, 4. penguatan akuntabilitas kinerja, 5.penguatan pengawasan dan 6.penguatan kualitas pelayanan publik.

    Pada setiap area tersebut terdapat suatu program kegiatan atau rencana aksi dan inovasi, yang masing2 harus ada target yang akan dicapai dan indikator pencapaiannya, dilakukan monitoring dan evaluasi serta pelaporan berdasarkan ceklist yang jelas, terukur, dan berkesinambungan serta bernilai tertentu. Penilaian2 pun dilakukan secara bertahap sesuai model atau metode yang telah dikembangkan.

    Atas upaya2 yang dilakukan dalam membangun zone integritas dengan pendekatan ilmiah,filsafat, manajemen dan metodis tersebut menimbulkan suatu pertanyaan besar dan mendasar, apakah dapat menjamin kepastian pencapaian target yang ditentukan yang bersifat pencapaian substantif bukan formalitas semata.

    Tentu pertanyaan tersebut bukan sesuatu hal yang mudah begitu saja untuk dapat dijawab, mengingat masalah integritas adalah sesuatu yang bersifat immateriil dan idealis bukan sebagai sesuatu yang bersifat realitas yang secara relatif mudah dalam upaya pencapaiannya.

    Dengan rencana aksi atau kegiatan atau program, target capaian, dan indikator capaian serta evaluasi dan penilaiannya, hanyalah sebagai upaya2 untuk dapat memperpendek jarak antara realitas dengan idealitasnya atau antara substantif dengan formalitasnya. Padahal integritas pada hakikatnya secara substantif haruslah bersifat kesadaran mandiri yang bermakna sebagai ketulusan yang bukan disebabkan karena  sistim, pengaruh, kekuasaan, kebijakan, formalitas, dorongan atau paksaan. Bahkan secara mendasar dan mendalam pada hakikatnya masalah integritas yang menjadi tujuannya adalah manusia atau subyek atau personal, bukan pada zone atau area atau wilayah, yang secara filosofis atau hakikat adalah sebagai sesuatu yang tidak mungkin mencapainya karena zone adalah bersifat obyek yang berupa materi atau benda yang tidak mungkin memiliki suatu kesadaran atau pemikiran.

    Penekanan pembangunan integritas pada manusia atau personal atau subyek bukan pada obyek bukan hal yang bersifat tanpa alasan yang mendasar, mengingat dengan membangun dan menekankan pada manusia atau pribadi akan bersifat terintegrasi pada subyek atau personalnya, maka dimana pun pribadi atau SDM berada akan bersifat terintegrasi tetap memiliki integritas bukan tergantung pada zone atau wilayah, sehingga jika pun keluar dari area atau zone atau wilayah akan tetap terpatri dengan integritasnya, dalam bahasa agama, yang dibangun dengan kesadaran adalah kesadaran tasawuf atau hakikat, bukan semata ditekankan pada fiqihnya.

    Pembangunan zone integritas jika menekankan pada persyaratan2 yang bersifat pemenuhan formalitas2 yang ditentukan, bukan sesuatu hal yang tidak mungkin bila terjadi sesuatu yang bersifat substantif yang terjadi adalah sebaliknya. Karena bisa terjadi suatu kejadian atau fakta berdasarkan observasi obyektif, pada institusi atau satker tertentu sudah sampai pada tingkat capaian zero korupsi dan pelayanan prima, hanya karena persyaratan2 formalitas, upaya pencapaian predikat zone integritas menuju WBK dan WBBM pun tidak atau belum tergapai, sebaliknya pada institusi2 atau satker tertentu yang sudah berpredikat zone integritas menuju WBK dan WBBM masih melekat suatu nuansa atau kondisi yang bersifat koruptif dan pelayanan belum prima.

    Hal tersebut sebagai sesuatu yang tidak dapat dinisbikan begitu saja. Di satu sisi pada suatu institusi atau satker yang sudah zero dari korupsi dan terjadi pelayanan prima, tidak menggapai sertifikasi zone integritas, padahal selain sudah berupaya memenuhi persyaratan2 atau formalitas2 yang ditentukan, juga secara substantif telah pada.pencapaian tingkat tinggi yakni zero korupsi dan pelayanan prima, akan menjadikan suatu absurditas, yang bisa jadi satker atau institusi yang pada pencapaian zone integritas secara substantif tersebut akan tidak bergairah atau bersemangat lagi dalam upaya mencapainya. Tetapi sebaliknya pada institusi atau satker yang secara formalitas telah memenuhi persyaratan zone integritas walau secara substantif tidak atau belum dapat dipastikan sudah pada nuansa zero korupsi atau pelayanan prima atau tidaknya tetapi malah mendapat predikat zone integritas. Apalagi mengingat secara riil pada upaya mencapai zone integritas dilakukan dengan pendekatan atau metode kampanye atau sosialisasi, sebagai upaya pencitraan, bisa jadi setelah sertifikasi zone integritas diraihnya, malah sebagai penutup atau tirai atau topeng dari yang mungkin terjadi sebaliknya, karena tidak sesuai realita atau substantifnya.

    Pembangunan integritas pada hakikatnya adalah pembangunan karanter atau jati diri, sehingga penekanan utamanya pada personil atau pelaku dalam zone integritas, bukan pada zone atau wilayahnya,sehingga dituntut pembangunan yang bersifat terus menerus yang berkelanjutan, yang dalam bahasa agama bisa dipadankan dengan pembangunan iman seseorang, iman itu sendiri bersifat menebal atau menipis atau naik turun dalam kurun waktu tertentu atau situasi tertentu. Sehingga dalam membangun zone integritas perlu strategi dan upaya tertentu, agar dapat mencapai tingkatan antara substantif dengan formalitasnya tidak terlalu berjarak. Dengan demikian pembangunan zone integritas perlu ditekankan pada subyek pelaku zone integritas itu sendiri, dengan penekanan pada pola pikir dan budaya kerja. Hal ini sebagai strategi untuk mengintegratifkan dan mensubstantifkan antara esensi atau isi atau substatif zone integritas dengan persyaratan2 formalitasnya,sehingga tidak begitu berjarak.

    Suatu langkah yang bernilai atau bermakna, seperti yang dilakukan oleh suatu lembaga melakukan survey secara elektronik dengan responden yang banyak dan menyeluruh, yang digunakan untuk mengukur kesehatan kerja pada organisasi,dengan hasil sebagai Total indeks kesehatan organisasi yakni : 1. Tingkat internalisasi nilai2 utama budaya kerja sangat rendah, 2. Tidak menunjulkan fokus pada hal2 yang berhubungan dengan kinerja unggul, 3. Potensi pegawai atau SDM pada zone nyaman,4. Pimpinan dipandang sebagai teladan,5. Perlu evaluasi terhadap sistim orientasi bekerja, mengingat masih pada tingkatan kepentingan diri, 6. Penerapan disiplin dan integritas masih pada tingkatan karena sistim,bukan kesadaran yang berupa dorongan dari dalam diri.

    Hasil survey kesehatan kerja organisasi dapat menunjukkan dengan jelas dan terang akan kondisi kesehatan kinerja SDM dan organisasinya. Survey tersebut sebagai data obyektif yang perlu upaya2 solutif dari masalah2 yang terjadi dan risiko yang  ada. Karena dengan hasil survey tersebut sebagai dasar utama atau pijakan yang perlu dilakukan sebagai pemecahan2 berdasar diagnosa yang tepat dan benar. Dengan adanya kejelasan data masalah yang terjadi dan kemungkinan risiko yang akan terjadi, bukan hanya sebagai suatu asumsi atau hipotesis semata, maka perlu dilakukan upaya2 strategi solusi atau pemecahan dengan pendekatan ilmiah dan filsafat, atau solusi secara idealis dan realis. Solusi dengan pendekatan ilmiah atau keilmuan, khususnya keilmuan manajemen, yang meliputi, perencanaan, pengorganisasian,pelaksanaan, pengawasan atau pengendalian, selain itu secara pendekatan manajemen risiko dan teori SWOT, sehingga pemecahan atas hasil survey dapat dilakukan pendekatan secara komprehensif, integratif dan holistik.

    Solusi atas masalah2 yang terjadi atau risiko yang kemungkinan terjadi, pada hakikatnya bersifat mengatasi problem dan risiko, sebagai proses berkelanjutan untuk mencapai zone integritas menuju WBK dan WBBM, sekaligus untuk memperpendek jarak atau gap antara das sein dengan das sollen atau antara substantif dengan formalitasnya dan dilema  yang kemungkinan terjadi  di dalamnya dalam upaya menggapai nilai2 utama suatu organisasi yang dapat berupa : kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, responsibilitas, keterbukaan, ketidak berpihakan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Hormat Dr. Suharjono

Memahami Urgensi Perencanaan dalam Upaya Pencapaian Tujuan Organisasi

Oleh: Dr. H. Suharjono, S.H., M.H.
(Ketua Pengadilan Tinggi Banten)

Dalam pendirian suatu organisasi dipastikan terkandung maksud dan tujuan tertentu. Terkait tujuan organisasi, dalam pencapaiannya diperlukan cara atau pendekatan tertentu, khususnya melalui pendekatan ilmu dan teknologi. Dalam hal ini ilmu dan teknologi yang diperlukan adalah yang mendekati tujuan dari organisasi itu sendiri. Keilmuan yang diperlukan  dalam tata kelola organisasi adalah manajemen. Sedang dalam manajemen terdapat fungsi-fungsi manajemen yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. Mengingat pencapaian tujuan organisasi memerlukan suatu proses, maka proses tersebut harus dilakukan secara sistimatis dan keilmuan, agar dapat mencapai hasil berupa pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Dalam tataran empiris, oleh karena pencapaian tujuan organisasi selalu menggunakan pendekatan manajemen, maka fungsi-fungsi manajemen menjadi sangat penting dalam aplikasinya guna pencapaian tujuan organisasi. Terkait fungsi-fungsi manajemen, dalam praktek tentu dimulai dan diawali dari fungsi perencanaan. Hal ini mengingat fungsi perencanaan bersifat sebagai pengarah atau haluan yang harus diikuti dalam setiap aktivitas organisasi, termasuk dalam upaya mencapai tujuan organisasi.

Pada prinsipnya seluruh aktivitas kehidupan manusia, baik disadari atau tidak, pasti diawali atau dimulai dengan fungsi perencanaan. Hal ini juga terjadi pada setiap organisasi, baik organisasi pemerintah, publik, swasta, sosial, keagamaan, budaya dan lain-lain, yang seluruh aktivitasnya dimulai dengan fungsi perencanaan. Hal ini tentu terkait dengan fungsi dan hakikat dari perencanaan itu sendiri.

Dalam makna ontologis, perencanaan pada hakikatnya adalah sebagai formulasi dari konsep ide atau pemikiran yang bersifat jelas, sebagai hal yang ingin dicapai, yang dilakukan dengan cara tertentu yang terukur dan teratur, sebagai pengimplementasian dari ide atau pemikiran. Mengingat hakikat perencanaan bersifat demikian, maka terhadap perencanaan perlu dilakukan pengkajian dan pembahasan dari awal, yang dituangkan dalam rumusan-rumusan sebagai wujud dari ide dan pemikiran. Yang dalam kehidupan organisasi dilakukan pada awal-awal aktivitas organisasi pada tahun kegiatan berjalan.

Perencanaan sebagai konsep dari ide atau pemikiran pada prinsipnya berupa usulan-usulan dari seluruh komponen organisasi atau dari subsistem-subsistem organisasi, sebagai wujud dari tugas,fungsi dan tanggung jawab dari setiap unsur atau komponen atau subsistem-subsistem organisasi, yang dapat berupa usulan-usulan atas 3 M ( man, money,material ), sasaran , target, capaian, cara melakukan, jangka waktu atau jadwal, yang bersifat komprehensif atau menyeluruh. Dengan keterlibatan dari seluruh bagian atau unsur dalam perencanaan maka menjadikan seluruh unsur yang terlibat dalam perencanaan merasa diperhatikan, diperhitungkan, dipertimbangkan, sehingga seluruhnya merasa memiliki, dilibatkan dan merasa ikut bertanggung jawab. Hal ini dimungkinkan bisa terjadi bila proses perencanaan dilakukan atas usulan dari bawah atau button up bukan semata-mata usulan dari atas atau top down.

Keterlibatan pada seluruh bagian atau unsur dalam perencanaan selain memberikan motivasi psikhologis berupa ikut bertanggung jawab, mengembangkan pemahaman pada arah, kebijakan, koordinasi, menghindari risiko terjadi pemborosan, kerugian atau penyelewengan, yang menjadikan perencanaan bersifat berkualitas.

Suatu perencanan yang berkualitas pada hakikatnya harus memenuhi sifat-sifat perencanaan yang baik, yang meliputi: tujuan yang jelas, logis, sebagai satu kesatuan, berkelanjutsn atau kontinuitas, sederhana, jelas, fleksibel, stabil, komprehensif, terarah, terpadu, efektif dan efisien.

Secara teoritis, harus mengandung unsur-unsur perencanaan yang meliputi: tujuan apa yang ingin dicapai, mengapa perlu dilakukan, siapa pembuat perencanaan, kapan dilakukan, dimana dilakukan  bagaimana cara melaksanakan rencana. Dalam membuat perencanaan masing-masing unsur tersebut harus diperhatikan secara baik, untuk mengurangi atas risiko yang kemungkinan terjadi.

Dalam pembuatan perencanaan yang berkualitas, yang harus dilakukan melalui proses perencanaan yang baik, yang meliputi: pengumpulan dan pemrosesan data dalam hal ini perlu dilakukan penelitian atas obyek perencanaan, diagnosis melalui pemeriksaan yang detil dan teliti, perumusan kebijakan sebagai kerangka umum pembuatan keputusan dan dasar pengambilan kebijakan, perkiraan kebutuhan dengan perhitungan pembiayaan, target dan capaian. Dalam era teknologi informasi, yang memiliki ciri dan sifat efektif dan efisien, maka segala proses dan aktivitas organisasi akan terlaksana sesuai sifat tersebut, sehingga fungsi perencanaan harus dibuat dan  dilaksanakan secara efektif dan efisien dalam segala aspeknya.

Mengingat hakikat, sifat, unsur, proses dari suatu perencanaan bersifat demikian, maka dalam perencanaan harus terdapat target,  capaian, sasaran, perencanaan terinci, kegiatan yang jelas, pelaksanaan perencanaan, dan penilaian agar sesuai perencanaan.

Sesuai ciri organisasi modern yang bersifat efektif dan efisien dalam segala proses tata kelola organisasi termasuk dalam perencanaan, terlebih pada era digitalisasi, pencapaian tujuan organisasi harus dilakukan secara efektif dan efisien, maka perencanaan memiliki sifat penting atau urgensif   dalam pencapaian tujuan organisasi.