Jakarta-Humas: Sehubungan dengan pelaksaan Pengadaan Penyedia Jasa Pos Layanan Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan, agar terpenuhi prinsip-prinsip Pengadaan yang efesien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, maka perlu dilakukan .......

Jakarta-Humas, Selasa 6 Februari 2018. Berdasarkan surat Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor : 31.a/BUA/KP.04.6/01/2018 tanggal 30 Januari 2018 perihal Tentang Mekanisme/ Prosedur Pelaksanaan Penyesuaian/inpassing dalam Jabatan Fungsional .......

Jakarta-Humas, Menunjuk Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor  : 993/DJU/KP00.3/10/2017 Tanggal 10 Oktober 2017 Perihal pada pokok surat dan beberapa pertanyaan tentang hal yang sama dari satuan kerja lainnya .......

Sumber : http://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2465-klarifikasi-terkait-permintaan-buku-register.html .......

Sumber : http://badilum.mahkamahagung.go.id/berita/pengumuman-surat-dinas/2464-permintaan-data-tempat-sidang-di-luar-gedung-pengadilan-induk-zitting-plaats.html .......

Jakarta - Humas : bersama ini disampaikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1004A/SEK/OT.01.2/11/2017 tanggal 27 November 2017 Perihal Permintaan Kelengkapan Data Dukung Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjlP) tahun 2017. .......

Jakarta-Humas, Senin 11 Desember 2017. Menindaklanjuti amanat Ketua Mahkamah Agung RI dalam acara peluncuran Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan penyerahan Sertifikasi Penjaminan Mutu kepada Empat Lingkungan Peradilan, pada .......

Jakarta - Humas , 5 Desember 2017. Sehubungan dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat .......

Jakarta-Humas: Dalam rangka penyusunan Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI tahun 2017 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang memberlakukan buku I pada bagian ketiga ( .......

Jakarta-Humas: Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi terkait area 6 (enam) Penguatan Akuntabilitas bertujuan mewujudkan Manajemen Berbasis Kinerja dan meningkatkan akuntabilitas di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya sesuai .......