[Senin, 02 Oktober 2017] Telah diselenggarakan Sosialisasi Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diikuti oleh KPN, WKPN, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri sewilayah Banten dan Seluruh Hakim Tinggi, Hakim Adhoc, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai serta Honorer Pengadilan Tinggi Banten.

Acara ini dipimpin oleh Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Dr. Hj. SRI SUTATIEK, S.H., M.Hum., selanjutnya Ibu Ketua menyampaikan arahan mengenai Maklumat Ketua Mahkamah Agung kepada seluruh hadirin. Kemudian setelah penyampaian arahan oleh Ibu Ketua seluruh 4 Pilar Pengadilan Negeri dan Seluruh Hakim Tinggi, Hakim Adhoc, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional, Pegawai serta Honorer Pengadilan Tinggi Banten.dan menandatangi Surat Pernyataan "Sanggup untuk melaksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017"

Sosialisasi ini menyampaikan 4 hal penting dalam Maklumat Ketua Mahkamah Agung RI, antara lain :

1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan baik di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan;

2. Memastikan tidak ada lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa,kehormatan dan martabat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung khususnya di bidang pengawasan dan pembinaan di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan di bawahnya an tara lain:

a. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung diLingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;

c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system)di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

d. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 071 /KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung clan Badan Peradilan yang berada di bawahnya sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 71/KMA/SK/V /2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

e. Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 047 /KMA/SKB/IV /2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY /IV /2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;

f. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 122/KMA/ SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita;

g. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 008-A/ SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

h. Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012.

4. Mahkamah Agung akan memberhentikan Pimpinan Mahkamah Agung atau Pimpinan Badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang dari jabatannya selaku atasan langsung, apabila ditemukan bukti bahwa proses pengawasan dan pembinaan oleh pimpinan tersebut tidak dilaksanakan secara berkala dan berkesinambungan. Selain itu Mahkamah Agung juga tidak akan memberikan bantuan hukum kepada Hakim maupun Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang diduga melakukan tindak pidana dan diproses di pengadilan;

Selanjutnya dilakukan Penandatangan Surat Pernyataan Bersama "Sanggup untuk melaksanakan Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/IX/2017", kemudian acara ini ditutup dengan Do'a oleh Bpk. Dr. SUNARJO, S.H., M.Hum Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten.