Audiensi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten Ke Pengadilan Tinggi Banten
Pengambilan Sumpah dan Pelantikan Panitera dan Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten
Penyempurnaan RKA KL Pagu Anggaran Pada 2 Lingkungan Peradilan Se-Wilayah Banten
Senam Sehat Bersama Jajaran Peradilan Umum Se Wilayah Banten
Teleconference Dengan Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Dengan Badan Peradilan Umum Se Wilayah Banten
Lebih lanjut
UPACARA BENDERA MEMPERINGATI HUT MA RI KE 73
MA TEGASKAN PEMBUATAN SURAT KETERANGAN BAGI CALEG GRATIS
Perpanjangan Waktu Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap X Tahun 2018
Pengumuman Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (Jpt) Pratama (Eselon Ii.A) Di Lingkungan Mahkamah Agung Ri Tahun 2018
Penerimaan Calon Hakim Ad HOC Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tahap X
Lebih lanjut
Gelombang On Line Dalam Perkembangan Hukum
Ketua Mahkamah Agung Memerintahkan Badan Pengawasan Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pungli Seleksi Calon Hakim
Tidak dapat dibina dIbinasakan atau tidak dapat diperbaiki diamputasi
Lebih lanjut
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas