PELATIHAN PELAYANAN DISABILITAS BAGI PETUGAS PTSP PENGADILAN TINGGI BANTEN DAN PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH BANTEN
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA MUDA PIDANA, PANITERA MUDA TIPIKOR, PANITERA PENGGANTI DAN FUNGSIONAL KEUANGAN APBN
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA PENGADILAN TINGGI BANTEN
PERTEMUAN 4 (EMPAT) DAERAH DHARMAYUKTI KARINI
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN PANITERA PENGGANTI PENGADILAN TINGGI BANTEN
Lebih lanjut
PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT PERTAMA TAHAP XX
LIBUR HARI RAYA IDUL FITRI DAN CUTI BERSAMA
PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN SELEKSI PROFFILE ASSESSMENT DAN WAWANCARA
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI TERTULIS CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI TAHAP XIX TAHUN 2023
PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Lebih lanjut
Gelombang On Line Dalam Perkembangan Hukum
Ketua Mahkamah Agung Memerintahkan Badan Pengawasan Untuk Mengusut Tuntas Dugaan Pungli Seleksi Calon Hakim
Tidak dapat dibina dIbinasakan atau tidak dapat diperbaiki diamputasi
Lebih lanjut
MAKLUMAT PELAYANAN PT BANTEN
NILAI IKM PT BANTEN
NILAI IPAK PT BANTEN
Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Syarat dan Tata cara Pengaduan
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
APLIKASI PENGADILAN TINGGI BANTEN
MOTTO PENGADILAN TINGGI BANTEN
