Pengadilan Tinggi
Pukul : 22:14:45 , Selamat Malam
Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 Senin, 11 November 2019, Pengadilan Tinggi Banten Melaksanakan Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019 bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Tinggi Banten Lebih lanjut
Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun 2019 Senin, 28 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi Banten Melaksanakan Upacara Hari Sumpah Pemuda Ke-91 Tahun bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Tinggi Banten Lebih lanjut
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 Selasa, 1 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi Banten Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Tinggi Banten Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten. Lebih lanjut
Pengadilan Tinggi Banten Hubungi kami di:
Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Kota Serang, Banten 42126.
Telp. (0254) 250002, Fax. (0254) 250001
Email: humas@pt-banten.go.id
Lebih lanjut

 

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons



Lebih lanjut

Agenda



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas