Pengadilan Tinggi
Pukul : 18:49:12 , Selamat Sore !!
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila Tahun 2019 Selasa, 1 Oktober 2019, Pengadilan Tinggi Banten Melaksanakan Upacara Hari Kesaktian Pancasila bertempat di Halaman Kantor Pengadilan Tinggi Banten Lebih lanjut
Sidang Luar Biasa Senin, 23 September 2019, Ketua Pengadilan Tinggi Banten Melakukan Pengambilan Sumpah dan Janji Jabatan Kepada Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Yang Baru Sudiyatno, S.H., M.H. Lebih lanjut
Upacara HUT KE-74 RI di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten Ketua Pengadilan Tinggi Banten Haryanto S.H., M.H. Menghadiri Upacara Peringatan HUT Ke-74 Republik Indonesia di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten tanggal 17 Agustus 2019 Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten. Lebih lanjut
Pengadilan Tinggi Banten Hubungi kami di:
Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Kota Serang, Banten 42126.
Telp. (0254) 250002, Fax. (0254) 250001
Email: humas@pt-banten.go.id
Lebih lanjut

 

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons



Lebih lanjut

Agenda



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut


Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas