Pengadilan Tinggi
Pukul : 15:32:17 , Selamat Siang !!
KETUA PENGADILAN TINGGI BANTEN VISI
"TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANTEN YANG AGUNG"
MISI
- Menjaga Kemandirian Pengadilan Tinggi Banten
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Banten
- Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Tinggi Banten
PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS (Rabu, 6 Januari 2021) Pengadilan Tinggi Banten melaksanakan Penandatanganan Pakta Integritas Lebih lanjut
PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI BANTEN (Selasa, 15 September 2020) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Sekretaris Pengadilan Tinggi Banten Lebih lanjut
Mudahnya Menelusuri Perkara Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau yang lebih dikenal dengan Case Tracking System (CTS) merupakan Portal Pelayanan Informasi Perkara bagi Masyarakat Pencari Keadilan yang dapat diakses kapan saja dan dimana saja. Selain Melalui SIPP/CTS, Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten dapat diakses melalui Portal Informasi Perkara Pengadilan Tinggi Banten. Lebih lanjut
Pengadilan Tinggi Banten Hubungi kami di:
Jalan Raya Pandeglang Km. 6,6 Kota Serang, Banten 42126.
Telp. (0254) 250002, Fax. (0254) 250001
Email: humas@pt-banten.go.id
Lebih lanjut

 

e-Court Mahkamah Agung RI

e-Filing | e-Payment | e-Summons



Lebih lanjut

Agenda

NILAI IKM PT BANTEN

NILAI IPK PT BANTEN

Video Gugatan Sederhana

Video Pembangunan ZI



MAKLUMAT PELAYANAN PT BANTEN



Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Lebih Lanjut

Syarat dan Tata cara Pengaduan

TypographySyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Lebih Lanjut

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Lebih Lanjut